Lensakawanua. Com_Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Internal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Ranperda Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah Penyakit Menular, Senin (24/8/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat komisi ini dipimpin oleh jimpinan Pansus serta dihadiri oleh anggota pansus cross-komisi.
Agenda utama pertemuan difokuskan pada sinkronisasi pasal-pasal krusial serta pemetaan skema pendanaan darurat dan alur koordinasi antar-instansi terkait.
Ketua Pansus menyampaikan bahwa pembentukan Ranperda ini merupakan langkah proaktif DPRD Sulut untuk memastikan daerah memiliki payung hukum yang kuat dan adaptif dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan di masa depan.
”Pengalaman masa lalu mengajarkan kita bahwa penanganan KLB dan wabah tidak bisa dilakukan secara parsial. Melalui regulasi ini, kita ingin memastikan ketersediaan anggaran darurat, kesiapan tenaga medis, hingga kejelasan komando di lapangan berjalan cepat dan terintegrasi,” jelas ketua pansus usai rapat internal.
Dalam rapat tersebut menghasilkan beberapa poin strategis yang menjadi sorotan utama dalam rapat internal tersebut antara lain:
Sistem Deteksi Dini: Penguatan deteksi berbasis komunitas dan integrasi data kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan.
Alokasi Anggaran Darurat: Kepastian mekanisme pencairan dana tak terduga (BTT) saat kondisi penetapan status KLB.
Perlindungan Tenaga Kesehatan: Jaminan keselamatan, insentif, serta dukungan logistik bagi garda terdepan.
Edukasi dan Pelibatan Masyarakat: Proteksi dari misinformasi serta protokol karantina berbasis kearifan lokal.
Pansus menargetkan proses finalisasi draft Ranperda ini selesai tepat waktu agar dapat segera dilanjutkan ke tahap konsultasi bersama pihak kementerian terkait sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut.(Hemsi)
