Lensakawanua .Com -Minsel- Ditengah derasnya arus informasi digital yang kerap kali kabur antara fakta dan opini, sebuah langkah krusial diambil oleh insan pers di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).
Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Minsel sukses menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang didedikasikan untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme jurnalis.
Mengusung tema besar “Mewujudkan Pers Sehat, Profesional, dan Beretika di Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan”, ruang diskusi yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Minsel pada Selasa (19/5/2026) ini bukan sekadar seremonial.
Acara ini menjadi panggung dialog terbuka yang mempertemukan pembuat kebijakan, penegak hukum, dan pilar keempat demokrasi.
Hadir langsung dalam agenda strategis ini, Bupati Minsel Frangky Donny Wongkar, SH, jajaran Forkopimda, Ketua PWI Sulawesi Utara (Sulut) Sintya Bojoh, Wakil Direktur I Satgas Anti Hoax PWI Pusat Mercy Charles Loho, Ketua PWI Minsel Tamura Watung, serta puluhan jurnalis yang mendedikasikan penanya di bumi Minsel.
Ketua PWI Sulut, Sintya Bojoh, dalam orasi pembukanya mengingatkan kembali khittah PERS di tengah kehidupan bernegara.
Pers tidak berdiri di ruang hampa, melainkan memikul tanggung jawab besar sebagai penyeimbang.
“Sebagai pilar ke Empat NKRI, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers siap mengawal setiap kebijakan pemerintah. Kami adalah mitra kerja strategis yang bergerak seirama demi kemajuan daerah,” tegas Shintia meningkatkan semangat para jurnalis.
Bupati Minsel, Frangky Donny Wongkar, SH, menegaskan bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak alergi terhadap kontrol sosial. Baginya, jurnalisme yang sehat adalah cermin bagi roda pemerintahan.
”Kami menyadari bahwa kritikan yang diberikan oleh pers merupakan hal yang wajar dan pantas. Itu menjadi bahan evaluasi agar pemerintah bisa melihat ke depan demi pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan yang berkelanjutan,” tutur Bupati Frangky dengan nada optimis.
Gagasan ini diperkuat secara menarik oleh Kapolres Minsel, AKBP David C. Babega, SIK, MH. Menggunakan analogi medis, ia memandang kritik bukan sebagai serangan, melainkan sebuah kebutuhan institusi.
“Kami bukan anti kritik, justru kami perlu dikritik. Karena kritik itu adalah obat yang mujarab dalam proses hukum demi mengoreksi lembaga pemerintah,” kata Kapolres, sembari mengimbau agar setiap kritik tetap bersandar pada akurasi data.
Dari sudut pandang hukum, Kajari Minsel Albertus R. Santoso, SH, MH, menempatkan pers pada posisi yang mulia: sebagai perpanjangan indra masyarakat.
“Kami berharap pers menjadi jembatan strategis antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat dalam mengawal berbagai perkara,” ungkapnya.
Namun, di balik fungsi kontrol yang kuat, ada harga mati yang harus dijaga, yaitu kode etik.
Ketua Pengadilan Negeri Amurang, Junita Beatrix Ma’i, SH, MH, mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah aset terbesar seorang wartawan.
“Mengingat kode etik tidak pernah berubah, marilah kita bersama-sama memberikan berita yang akurat dan terpercaya. Tanpa pers, kami juga bukan apa-apa,” tandas Junita.
Memasuki sesi inti, diskusi interaktif yang dipandu oleh Penasehat PWI Minsel sekaligus Wakil Ketua Bidang Aset PWI Sulut, Douglas Panit, berlangsung hangat. Fokus utama diarahkan pada tantangan pers di era media sosial.
Wakil Direktur I Satgas Anti Hoax PWI Pusat, Mercys Loho, memberikan peringatan keras sekaligus edukasi mendalam bagi para peserta. Ia menekankan bahwa musuh terbesar pers hari ini adalah hilangnya proses verifikasi karena terburu-buru oleh kecepatan media sosial.
”PWI supaya sehat, profesional, dan beretika, kita jangan mengambil sumber-sumber pemberitaan di medsos yang belum tentu kebenarannya untuk dijadikan berita. Kita harus kembali menerapkan prinsip 5W+1H, karena kita harus membuat berita yang memegang teguh marwah produk jurnalistik,” pesan Mercys mengingatkan.
FGD ini akhirnya melahirkan sebuah kesepahaman baru: bahwa pers yang hebat bukanlah pers yang asal vokal, melainkan pers yang bergerak di atas koridor etika dan kebenaran factual.
Sinergitas antara pers, pemerintah, dan Forkopimda Minsel diharapkan semakin solid demi terciptanya ruang publik yang sehat dan bebas dari hoaks.
Kegiatan bernilai penting ini turut dikawal dan dihadiri oleh Sekdakab Minsel Gladie Kawatu, M.Si, Kalapas Kelas III Amurang, Camat Amurang Timur Meylisa Fenny Aring, serta Kepala BPS Minsel, yang bersama-sama berkomitmen mendukung iklim keterbukaan informasi di Minahasa Selatan.(*Kris)
