Lensakawanua.Com_Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut.
Dalam rapat ini membahasa sejumlah agenda penting yang terserap dari masa reses maupun aspirasi langsung yang di terima oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan do tuangkan dalam rapat bersama TAPD.
Muncul beberapa hal penting lewat penyampaian komisi diantaranya tentang dana Hibah rumah ibadat, Gaji para nakes di RS Provinsi OD-SK yang sampai saat ini berada di taraf mengkhawatirkan karena dari informasi yang di terima medio juli ini akhir pembayaran gaji nakes.Kekwatiran tersebut bukan tanpa alasan mengingat Nakes yang bekerja di RS OD-SK adalah tenaga vital bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
Rapat strategis yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen, Sp.B, KBD.
Dalam pembukaannya, Fransiskus Silangen menekankan pentingnya sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif untuk memastikan alokasi anggaran pada KUA-PPAS TA 2027 dapat berorientasi pada kepentingan masyarakat luas serta mendukung percepatan pembangunan daerah di Sulawesi Utara.
”Pembahasan KUA-PPAS ini merupakan tahapan krusial dalam siklus penyusunan anggaran. Kita ingin memastikan program-program prioritas yang dirancang TAPD benar-benar menyasar sektor-sektor strategis dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulut,” ujar Silangen.
Agenda pembahasan mencakup penyelarasan target pendapatan daerah, rencana belanja, hingga alokasi pembiayaan untuk tahun anggaran 2027.
Banggar DPRD Sulut memberikan sejumlah catatan serta masukan kritis terkait efisiensi anggaran dan efektivitas program prioritas yang diajukan oleh TAPD.
Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulut serta pimpinan dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara.
Pembahasan dipastikan terus bergulir secara intensif hingga tercapai kesepakatan bersama sebelum disahkan menjadi nota kesepakatan KUA-PPAS TA 2027.
Di akhir rapat Sekda Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Galang berjanji akan menyeleraskan sejumlah kebutuhan yang di sampaikan oleh Banggar DPRD Provinsi Sulawesi Utara. (Hemsi)
