Pemerintah memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2024 akan melebar menjadi 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Apakah pengelolaan APBN masih bisa dikatakan sehat?
JAKARTA VOA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rincian soal defisit APBN itu dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Jakarta, Senin (/8/7). Ia menjelaskan, total keseluruhan defisit pada tahun ini diprediksi akan mencapai Rp609,7 triliun atau 2,7 persen dari PDB. Angka tersebut lebih tinggi daripada yang ditargetkan sebelumnya di dalam APBN yakni Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB.
“Kenaikan defisit Rp80,8 triliun adalah kombinasi dari pendapatan negara yang tadi mengalami beberapa koreksi, atau tidak mencapai target maupun kontraksi yang besar dari PNBP, pajak dan bea cukai, terutama di semester-I. Tetapi kemudian kita bisa tumbuh tipis di semester-II. Dan juga belanja negara yang mengalami positif growth hingga 9,3 persen,” ungkap Menkeu Sri.
Penerimaan Negara dari Pajak Capai Lebih dari 1.921 Triliun
Menkeu Sri menuturkan pendapatan negara secara keseluruhan pada tahun ini, diperkirakan akan mencapai Rp2.802,5 triliun. Hal ini mencakup penerimaan dari pajak, yang diproyeksikan mencapai Rp1.921,9 triliun atau setara dengan 96 persen dari yang sudah ditargetkan sebelumnya yaitu Rp1.988,9 triliun.
Juga penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang diproyeksikan mencapai Rp296,5 triliun. “Sementara PNBP (diprediksi) akan tercapai Rp549,1 triliun atau di atas target 111,6 persen atau dalam hal ini tetap tumbuh negatif 10,4 persen karena tahun lalu memang PNBP kita sangat, sangat, sangat tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, untuk belanja negara secara menyeluruh di tahun ini diproyeksikan akan mencapai Rp3.412,1 triliun. Angka tersebut, kata Menkeu Sri tumbuh 9,3 persen dari tahun lalu.
Menkeu Minta Izin DPR Untuk Gunakan SAL
Guna membiayai kenaikan defisit anggaran tersebut, pemerintah kata Menkeu akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun. Dengan begitu, pembiayaan defisit APBN melalui utang atau melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bisa lebih ditekan lagi.
“Inilah, sebetulnya tahun 2022-2023 waktu kami mampu mengumpulkan SAL cukup besar dipakai pada saat situasi sekarang, pada saat suku bunga dunia tinggi, rupiah sedang mengalami tekanan. Kami bisa menjaga agar SBN tidak di-issue lebih banyak sehingga dengan demikian kami bisa menjaga competitiveness dari yield SBN kita tanpa mengalami tekanan yang besar. Kami mengajukan kepada DPR untuk menggunakan SAL Rp100 triliun tambahan dari yang Rp 51 triliun yang sudah kita usulkan UU APBN,” jelasnya.
Selengkapnya klik gambar…
