AMURANG TIMUR – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan secara resmi memulai rangkaian perencanaan pembangunan kewilayahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan.
Agenda strategis dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 ini digelar di Kecamatan Amurang Timur, Rabu (21/01).
Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, SH (FDW). Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya menjaga resiliensi dan optimisme meskipun pemerintah daerah saat ini tengah dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran nasional.
Bupati Franky Wongkar menggarisbawahi bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk melakukan akselerasi pembangunan. Sebaliknya, kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kita tidak boleh kehilangan semangat. Solusi utama adalah memperkuat struktur fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus menjadi teladan dalam kepatuhan pajak dan retribusi,” ujar Bupati.
Selain fokus pada kemandirian fiskal, Bupati mengajak seluruh elemen—mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga perangkat daerah—untuk mengedepankan sinergi.
Beliau berharap usulan-usulan yang muncul dalam Musrenbang bersifat prioritas dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan tersebut:
Jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Minahasa Selatan.
Angota Dewan Robby Sangkoy
Anggota Dewan Ester Kalangi,
Camat Amurang Timur beserta jajaran staf.
Unsur Forkopimcam (Babinsa).
Kepala Puskesmas Amurang Timur.
Lurah, Hukum Tua, serta perwakilan delegasi dari seluruh desa/kelurahan di wilayah Amurang Timur.
Musrenbang ini menjadi wadah krusial dalam menyelaraskan aspirasi dari tingkat bawah (bottom-up) dengan kebijakan strategis pemerintah daerah (top-down).
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen untuk memastikan setiap program pembangunan tahun 2027 berjalan lebih terukur, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.(*Kris)
