Lensakawanua.Com_Komplain warga lingkar tambang PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) berasal dari Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.
(27/04/2026)
Protes yang baru-baru di lakukan ini berujung pada blokade. Hal ini di picu sejimlah persolan klasik mulai dari rencana pindah kampung serta terkait ganti rugi yang di ajukan warga kepada pihak perusahaan .
Akibat persoalan tersebut terjadi dis komunikasi sehingga masyarakat meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menengahi persoalan in
Sebagai mediator DPRD Provinsi Sulawesi Utara meminta pihak agar dapat mematuhi permintaan masyarakat terkait jalan yang rusak tersebut yang jadi hal ikhwal perkara agar dapat di perbaiki .
Berty Kapojos, S.Sos selaku Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulut meminta pihak manajamen untuk mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang di wakili oleh Herman Papie dan anggota DPRD Minahasa Utara Minahasa Utara Richard Tatuil yang di ketahui berada di dapil 3, yang mencakup wilayah Kecamatan Likupang Timur, Likupang Barat, dan Likupang Selatan.
“Pihak perusahaan diminta agar dapat mematuhi apa yang di mknta masyarakat terkait akses jalan dan solusinya” Jelas ketua komisi Tiga
Sementara dari pihak PT MSM dan PT TTN Herry (Hery) Sinyo Rumondor yang saat ini menjabat sebagai Deputy Manager External Relations di PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN).
Menyampaikan “Saat ini perusahaan sedang memperbaiki jalan nasional eksisting yg mengalami penurunan level.
Perbaikan ini membutuhkan waktu sekitar 5-6 bulan.
Sementara jalan ini diperbaiki, perusahaan mengijinkan warga masyarakat menggunakanu jalan milik perusahan untuk digunakan, karena mempertimbangkan faktor keamanan.
Sikap perusahaan ini, menindaklanjuti permintaan warga, Muspika kecamatan Ranowulu dan kecamatan Likupang Timur.”jelas harry panggilan akrabnya inyo
Meski rapat sempat terjadi ketegangan tapi semua berakhir baik meski nantinya Komisi tiga DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan turun langsung ke lapangan untuk melihat, mendengar langsung terkait persoalan ini. (hemsi)
