Lensakawanua.com -MINAHASA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) secara serius mendorong transformasi peran Posyandu. Posyandu kini tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, melainkan menjadi pusat pelayanan terpadu berbasis Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa.
Perubahan paradigma ini dicanangkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Minahasa Selatan, yang digelar selama dua hari, Kamis hingga Jumat (9-10 Oktober) sore tadi, di Hotel Sutan Raja Amurang.
Dalam laporannya, Kepala Dinas PMD Minsel, Efer Poluakan, menjelaskan bahwa pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan tim, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kualitas pendampingan Posyandu di tingkat desa.
”Yang perlu kami sampaikan bahwa saat ini layanan untuk Posyandu tidak lagi melulu atau semata untuk kesehatan ibu dan anak. Tapi sekarang sudah ada enam standar pelayanan minimal yang harus Bapak/Ibu semua jalankan,” tegas Kepala Dinas PMD Minsel.
Enam SPM yang dimaksud meliputi sektor yang lebih luas, seperti Pendidikan, Sosial, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Keamanan dan Ketentraman Umum, serta sektor lain yang wajib dipenuhi oleh desa.
Landasan hukum pergeseran fokus ini sangat kuat, mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 . UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
Lebih lanjut Pokuakan menjelaskan, Perluasan layanan Posyandu ini menuntut koordinasi lintas sektoral. Oleh karena itu, Dinas PMD mengundang perwakilan dari Polisi Pamong Praja (Pol PP), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Dinas Sosial sebagai peserta.
”Ini bermaksud agar kita mencapai satu pemahaman yang sama bahwa Posyandu sekarang adalah Posyandu gaya baru,” Jelas Poluakan.
Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 75 peserta ini menggunakan metodologi pendekatan berbasis masalah (problem based) dengan menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, antara lain Akademisi, Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Utara, unsur DPRD Minsel, Dinas Kesehatan, hingga Dinas PMD. Materi yang disampaikan mencakup Kebijakan Program Pemerintah dalam Memenuhi 6 SPM hingga Realisasi Dana Desa untuk Kegiatan Posyandu.
Dinas PMD berharap hasil akhir dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas Tim Posyandu, terjalinnya koordinasi yang baik, tersusunnya rencana tindak lanjut pembinaan, dan peningkatan kualitas layanan Posyandu secara keseluruhan.
Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Minahasa Selatan , Franky Donny Wongkar SH., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas PMD, seluruh peserta, dan narasumber atas partisipasi dan komitmen mereka.
“Posyandu adalah urat nadi dalam pelayanan dasar, khususnya dalam 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan konsep baru integrasi pelayanan kesehatan,” ujar Bupati yang kerap disapa FDW.
Bupati FDW menjelaskan, kegiatan Bimtek ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pengurus Posyandu dalam melaksanakan program, memperkuat koordinasi antar tingkatan (desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten), dan merumuskan rencana program bersama.
Prioritas utama yang ditekankan adalah upaya pencegahan dan penurunan stunting. “Kita semua harus bersepakat dan bertekad agar terjadi pencegahan dan penurunan stunting,” tegasnya.
Data terbaru menunjukkan bahwa saat ini terdapat 297 anak stunting yang tersebar di 167 Desa dan 10 Kelurahan di 17 Kecamatan. Untuk menanggulangi hal ini, Bupati mendorong sosialisasi aktif kepada masyarakat mengenai pentingnya makanan bergizi, termasuk konsumsi ikan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati FDW juga membawa kabar baik bagi para kader Posyandu di seluruh wilayah Minsel.
”Saya sampaikan bahwa kader-kader yang ada di desa akan menerima insentif atau biaya operasional yang akan diberikan setiap bulan, mulai dari periode April hingga Desember 2025,” ungkap Bupati, seraya menginformasikan bahwa surat keputusan terkait pencairan insentif tersebut telah ditandatangani.
Di kesempatan itu juga Bupati Minahasa Selatan, Frangky Donny Wongkar, secara resmi melantik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Minahasa Selatan.
Hadir dalam kegiatan ini IBU ELSJE ROSJE WONGKAR-SUMUAL, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Selatan, yang juga selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Minahasa Selatan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan;
IBU Dr. RINE KAWATU-KAUNANG, SP., MBA., Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Selatan, yang juga selaku Wakil Ketua I Tim Pembina Posyandu Kabupaten Minahasa Selatan dan Dosen di Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado;
IBU IVONE TANDAJA-RARANG, SE., Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2010-2015, yang juga selaku Staf Ahli Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Selatan pada periode saat ini;
BAPAK Drs. BENNY LUMINGKEWAS, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang juga selaku Plt. Kepala Dinas Sosial, bersama dengan:
BAPAK Drs. EFER POLUAKAN, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
IBU SYULTJE LUMINGKEWAS-RAMBI, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Minahasa Selatan, bersama pengurus;
Para Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Minahasa Selatan;
IBU PENDETA NELLY PASLAH, S.Th., Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Syalom Lelema, yang juga selaku Anggota Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Selatan yang telah memimpin doa;
Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta segenap jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ,dan para Peserta Bimbingan Teknis Tim Pembina Posyandu.(Kris)
