Bagaimana realitas kebebasan pers di Papua? Media di Papua berusaha menyajikan fakta, namun terkendala oleh sulitnya akses transportasi dan hambatan dari otoritas.
Alam Burhanan | VOA News
Sudah hampir setahun anak-anak ini meninggalkan kampung halaman mereka di pegunungan Nduga akibat meningkatnya ketegangan, pasca pembunuhan 19 pekerja pembangun jalan Trans-Papua oleh sayap militer Organisasi Papua Merdeka.
Mereka terpaksa meneruskan belajar di sekolah darurat di Wamena, yang khusus didirikan untuk membantu keluarga-keluarga yang hengkang dari Nduga.
Loranus yang dulunya belajar di SMP Mapenduma, adalah salah satu murid yang terpaksa belajar di sekolah darurat Weneroma karena tidak bisa pulang ke kampung halamannya. “Kami tidak bisa kembali ke kampung kami. Kami siap untuk belajar di sini saja.”
Konflik Papua dan Kinerja Pers Papua
Akar konflik Papua terjadi sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pada tahun 1949 saat Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, Belanda menolak menyerahkan Papua. Indonesia di bawah Soekarno terus memperjuangkan Papua menjadi bagian Indonesia hingga akhirnya pada tahun 1969, Indonesia di bawah pengawasan PBB melakukan Penentuan Pendapat Rakyat Papua (Pepera) dengan hasil 1025 perwakilan memilih bergabung dengan Indonesia.
Namun sejak itu, suara menolak Pepera dan mengumandangkan kemerdekaan Papua, tak pernah berhenti.
Konflik ini berdampak jelas pada kinerja Pers Papua karena adanya rasa saling curiga antara pekerja media dan pemerintah.
Hali ini diakui oleh Victor Mambor, aktivis media dan juga pendiri JUBI, media lokal Papua yang sering dianggap berseberangan dengan suara pemerintah. “Kami ini terutama para wartawan lokal mengalami kesulitan melakukan peliputan terutama yang terkait demo soal Papua Merdeka,” ujarnya.
