LK -Minsel- Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Selatan menggelar acara gala dinner dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 di kantor Kejari Minahasa Selatan, Jumat (04/09). Acara yang digelar langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Albertus Roni Santoso, S.H., M.H., ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergitas dan penguatan penegakan hukum lintas wilayah.

‎​Kegiatan strategis ini dihadiri oleh jimpinan daerah dari dua kabupaten yang berada di bawah wilayah hukum Kejari Minsel, yaitu Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, S.H., dan Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli. Turut hadir jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, Sekda, serta jajaran pejabat utama dari kedua pemerintah kabupaten.

‎​Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi Kejari Minsel. Ia menekankan pentingnya tema peringatan tahun ini, “Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas, Adil, dan Humanis”, sebagai wujud perubahan paradigma penegakan hukum modern.

‎​”Dibutuhkan peran aktif Kejaksaan, tidak hanya pada fungsi penindakan, tetapi yang jauh lebih utama adalah fungsi pencegahan. Melalui pendampingan dari Bidang Datun serta pengamanan pembangunan strategis, kami berharap setiap rupiah anggaran negara dapat terserap secara optimal, tepat sasaran, dan aman dari risiko tindak pidana korupsi,” ujar Bupati Wongkar.

‎Ia juga mengimbau ASN agar tidak ragu mengeksekusi program strategis daerah selama berada di koridor hukum yang benar.

‎​Pada kesempatan yang sama, Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, menegaskan bahwa usia 81 tahun mencerminkan kedewasaan, integritas, dan keteguhan sikap Korps Adhyaksa dalam mengawal hukum, khususnya di bumi Nyiur Melambai. Ia menyoroti pentingnya pendekatan restorative justice yang memanusiakan hukum.

‎​”Melalui komitmen Kejaksaan, terutama penerapan keadilan restoratif, kita melihat wajah hukum yang hadir dengan hati nurani. Hukum tidak lagi sekadar pembalasan, melainkan upaya memulihkan keadaan dan memberikan rasa keadilan yang substansial bagi masyarakat kecil,” ungkap Bupati Kandoli.

‎​Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Albertus Roni Santoso, S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemkab Minahasa Selatan dan Pemkab Minahasa Tenggara. Kejaksaan siap menjadi mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan taat hukum demi terciptanya stabilitas daerah yang kondusif.

‎​Momen 81 tahun perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia bukan sekadar deretan angka dalam lembaran sejarah, melainkan bukti keteguhan dedikasi dan pengabdian tanpa henti bagi nusa dan bangsa.

‎​Di bawah naungan semangat “Penegakan Hukum Berintegritas, Adil, dan Humanis”, Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan melangkah pasti merawat kepercayaan publik. Hadir bukan hanya sebagai pengawal keadilan yang tegas, tetapi juga sebagai pelindung yang meneduhkan melalui penegakan hukum berhati nurani.

Malam kebersamaan ini menjadi simbol kokohnya jembatan sinergi antara Korps Adhyaksa, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Sebuah kolaborasi tripartit yang berlandaskan komitmen untuk menjaga transparansi, mengawal pembangunan, serta menghadirkan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Teruslah bergerak, berdampak, dan berkarya untuk kejayaan Indonesia. (*Kris)

The post Harlah Ke-81 Kejaksaan RI: Kejari Minsel Perkokoh Sinergi dan Penegakan Hukum Berintegritas first appeared on LensaKawanua.

Lensakawanua. Com_Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam agenda krusial penataan anggaran dan pelaporan kinerja legislatif pada Rabu (2/9/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, unsur Forkopimda, serta para anggota dewan.

​Agenda utama rapat paripurna ini diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan ini menjadi landasan strategis bagi Pemprov Sulut dalam menyesuaikan program kerja dan alokasi anggaran daerah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan serta dinamika perekonomian masyarakat Sulut di sisa tahun anggaran berjalan.

​Selain penandatanganan nota kesepakatan anggaran, rapat paripurna juga membahas tiga agenda penting yaitu;

Pertama​Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD (AKD).

Masing-masing komisi dan badan menyajikan capaian pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, serta pembentukan peraturan daerah selama periode persidangan terakhir.

Kemudian di ikuti dengan laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026.DPRD merangkum dan menyerahkan berbagai aspirasi, keluhan, serta usulan masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (dapil) di Sulawesi Utara untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov atas serapan aspirasi di masyarakat.

Agenda selanjutnya ​Tutup dan Buka Masa Persidangan. Rapat dilanjutkan dengan prosesi resmi Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2026.

​Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD menegaskan bahwa seluruh hasil reses dan laporan kinerja AKD akan dijadikan bahan evaluasi utama dalam mengawal pelaksanaan APBD Perubahan 2026.

Penutupan agenda paripurna ini menandai dimulainya babak baru kerja-kerja legislatif di Masa Persidangan Pertama Tahun 2026 untuk mengawal pembangunan Sulawesi Utara yang lebih optimal.(Hemsi)

The post KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 Sah, DPRD Tegaskan Kawal Aspirasi Reses Warga Sulut first appeared on LensaKawanua.

‎​Lensakawanua.Com – LOPANA SATU – Komando Rayon Militer (Koramil) 1302-14/Amurang bersama Pemerintah Desa Lopana Satu, Polsek Amurang, dan Pemerintah Kecamatan Amurang Timur menggelar Doa Bersama dan Ungkapan Syukur atas rampungnya percepatan pembangunan sarana Koperasi Desa (Kopdes) di wilayah Kodim 1302/Minahasa, Rabu (2/9/2025).

‎​Hukum Tua Desa Lopana Satu, Noldi Aleksander Maguna, A.Md.Tm., menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terselesaikannya pembangunan fisik tersebut. Pihaknya menilai hasil konstruksi proyek berjalan sangat baik dan sesuai spesifikasi mutu yang diharapkan.

‎​”Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia serta seluruh pihak yang terlibat. Kami berkomitmen mengawal dan menjalankan amanah ini dengan optimal demi peningkatan kesejahteraan warga,” tegas Noldi.

‎​Pada kesempatan yang sama, Danramil 1302-14/Amurang Kapten Infanteri Yantce Marthen Wulur mengulas kembali perjalanan pembangunan yang dimulai sejak peletakan batu pertama pada 5 Januari lalu. Menurutnya, dinamika yang terjadi selama proses konstruksi merupakan hal biasa, namun seluruh kendala dapat teratasi berkat sinergi antarinstansi.

‎​”Kegiatan doa bersama ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen untuk terus mengandalkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pembangunan sarana Kopdes ini adalah bukti nyata pengabdian TNI dan lintas sektor bagi masyarakat. Kami akan terus mengawal seluruh mekanisme dan prosedur hingga tuntas,” ujar Kapten Inf Yantce.

‎​Sementara itu, Babinsa Lopana Satu, Steven Laehe, menambahkan bahwa proses serah terima aset secara resmi akan dilaksanakan setelah seluruh sarana dan prasarana penunjang rampung 100 persen. Proses penyerahan nantinya wajib didampingi dan diterima langsung oleh Hukum Tua bersama Ketua Kopdes.

‎​Turut hadir dalam kegiatan tersebut:

‎​Pendeta Kezi Mangarek, S.Th. (Pimpinan Doa)

‎Pratu Muh. Ikbal (Pemimpin Doa)

‎​Kapten Inf Yantce Marthen Wulur (Danramil 1302-14/Amurang)

‎​AKP Yohanes Montolalu (Kapolsek Amurang)

‎​Feibe Saronsong (Perwakilan Camat Amurang Timur)

‎​Noldi Aleksander Maguna, A.Md.Tm. (Hukum Tua Desa Lopana Satu)

‎​Mouce Ripo (Ketua KDKMP Desa Lopana Satu)

‎​Agenda ini menjadi cerminan soliditas sinergi Tiga Pilar, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan wilayah yang akuntabel, transparan, serta berdampak langsung bagi kemajuan ekonomi Desa Lopana Satu.(*Kris)

The post ‎Sukseskan Pembangunan Sarana Kopdes, Danramil 1302-14/Amurang Bersama Tiga Pilar Gelar Doa Bersama di Lopana Satu first appeared on LensaKawanua.

Sekwan DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen Hadiri Desk Penyelarasan P-RKPD dan Pra P-RKPD T.A 2026

​Lensakawanua.Com_Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Weliam Niklas Silangen, S.E., M.Si., bersama jajaran pejabat dan staf Sekretariat DPRD Sulut menghadiri agenda Desk Penyelarasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) serta Pra P-RKPD Tahun Anggaran (T.A) 2026, Rabu (19/8/2026).

​Kegiatan strategis yang berlangsung bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulut dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait ini digelar dalam rangka penyelarasan program kerja serta penyesuaian target pembangunan daerah daerah agar semakin akuntabel dan tepat sasaran.

​Fokus utama dalam pembahasan desk penyelarasan ini adalah,

​Sinkronisasi Program Kerja: Mengintegrasikan perencanaan keuangan dan program Sekretariat DPRD dengan prioritas pembangunan Pemprov Sulut pada T.A 2026.

​Efisiensi Anggaran: Memastikan setiap alokasi anggaran belanja kedewanan serta operasional penunjang berjalan sesuai regulasi dan efektif.

​Penguatan Layanan Kedewanan: Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran pimpinan serta anggota DPRD Sulut.

​Sekretaris DPRD Sulut, Weliam Niklas Silangen ,S.Sos.M.Si menyampaikan bahwa keikutsertaan jajarannya dalam desk ini merupakan bentuk komitmen penuh Sekretariat DPRD untuk terus bersinergi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut.

​”Sinergitas ini sangat krusial agar seluruh perencanaan program kerja di Sekretariat DPRD sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun Anggaran 2026,” tegas Silangen di sela-sela kegiatan.

​Kegiatan koordinasi ini berjalan lancar dengan pembahasan mendalam mengenai target-target kinerja tiap sub-bagian kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Prov Sulut.(Hemsi)

The post Sekwan DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen Hadiri Desk Penyelarasan P-RKPD dan Pra P-RKPD T.A 2026​ first appeared on LensaKawanua.

LensaKawanua.Com ​[MINAHASA SELATAN] – Dalam upaya mewujudkan tata kelola data yang akurat dan terintegrasi, Pemerintah Desa (Pemdes) Tangkunei, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, secara resmi memulai kegiatan Pemutakhiran Profil Desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa untuk tahun anggaran 2026.

‎Kegiatan yang di gelar pada 27 Agustus 2026 ini merupakan langkah strategis dalam memastikan perencanaan pembangunan desa yang lebih terarah dan tepat sasaran.

‎Pemutakhiran data ini menjadi krusial mengingat Profil Desa merupakan potret komprehensif mengenai potensi, sumber daya, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan mengadopsi kerangka kerja SDGs, data yang dikumpulkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

‎​Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari Pemerintah Desa Tangkunei, pendamping desa, serta tim pendata yang bertugas.

‎Dan sebagai Nara sumber adalah Pendamping Kecamatan Bpk Stevi Koagow .

‎​Dalam sambutannya, Hukum Tua Desa Tangkunei  Cherly V Tuwo menekankan pentingnya akurasi data dalam setiap tahapan perencanaan desa.

‎”Data Profil Desa yang valid dan up-to-date adalah fondasi utama bagi kami untuk merumuskan kebijakan, menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan mengalokasikan Dana Desa secara efektif. Tanpa data yang baik, pembangunan bisa salah sasaran,” tegasnya.

‎​Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa integrasi SDGs dalam pemutakhiran data ini akan sangat membantu dalam mengukur kemajuan desa dalam mencapai berbagai target global yang disesuaikan dengan kearifan lokal, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.

‎​Proses pemutakhiran data ini akan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Tim pendata akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan pengumpulan data dari setiap rukun tetangga dan setiap rumah tangga. Data yang terkumpul akan diolah dan dimasukkan ke dalam sistem informasi desa yang terpusat.

‎​Diharapkan, hasil dari pemutakhiran profil desa ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

‎Pemerintah Desa Tangkunei berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

‎​Kegiatan ini diharapkan berjalan lancar dengan dukungan penuh dari seluruh warga Desa Tangkunei demi kemajuan bersama.(*Kris)

The post Perkuat Basis Data Pembangunan, Pemerintah Desa Tangkunei Laksanakan Pemutakhiran Profil Desa Berbasis SDGs Tahun 2026 first appeared on LensaKawanua.

​Lensakawanua.Com_Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Ruslan Abdul Gani, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Rabu (26/8/2026).

​Kehadiran Ruslan Abdul Gani pada rapat strategis tersebut adalah untuk mewakili Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk komitmen sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif dalam mengantisipasi ancaman bencana alam di daerah.

​Rapat koordinasi yang berlangsung tanggap dan terintegrasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling.

Rakor bertujuan memperkuat kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menghadapi potensi kerawanan Karhutla, baik dari sisi personel, logistik, maupun tindak pencegahan dini di titik-titik rawan bencana.

​Dalam forum tersebut, Ruslan Abdul Gani menyampaikan keberadaan DPRD Sulut untuk mendukung penuh langkah penanganan Karhutla yang digagas Pemerintah Provinsi.

Sinergi lintas instansi dinilai menjadi kunci utama agar potensi bencana dapat ditanggulangi dengan cepat tanpa merugikan masyarakat maupun lingkungan.(Hemsi)

The post Wakili Pimpinan DPRD Sulut, Ruslan Abdul Gani Hadiri Rakor Penanganan Karhutla Dipimpin Gubernur Yulius Selvanus Komaling first appeared on LensaKawanua.

​Lensakawanua.Com_Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) marathon bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi teknis terkait di Ruang Rapat Komisi III, Kairagi, Manado.
(26/8/2026)
​Pertemuan tersebut digelar khusus guna membedah dan menindaklanjuti gelombang aspirasi yang disuarakan masyarakat Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota Manado.

​Pimpinan Komisi III DPRD Sulut menegaskan, langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan terhadap persoalan krusial yang dihadapi warga di tingkat bawah, mulai dari tata kelola lingkungan hingga masalah infrastruktur dasar.

​Sejumlah poin utama yang diteliti dan dibahas bersama lintas instansi dalam RDP tersebut mencakup:

​Sistem Penanggulangan Banjir: Meninjau kembali kapasitas drainase dan alur pembuangan air di Malendeng yang dinilai mendesak untuk dibenahi menjelang musim penghujan.

​Kondisi Jalan & Fasum: Mendorong percepatan pengaspalan dan perbaikan jalan pemukiman serta perbaikan fasilitas umum yang rusak.

​Sengketa Tata Ruang & Lingkungan: Menyelaraskan koordinasi antara SKPD provinsi, pemkot, dan instansi teknis agar pembangunan perumahan di wilayah Tikala tidak merugikan masyarakat sekitar.

​”Aspirasi dari masyarakat Malendeng bukan sekadar catatan di atas kertas. Melalui RDP ini, kami mendudukkan semua instansi teknis agar ada pembagian kewenangan dan kepastian solusi yang jelas,” ujar pimpinan rapat saat menutup sesi forum.

​Sebagai langkah konkrit lanjutan, Komisi III DPRD Sulut dijadwalkan bakal turun langsung melakukan peninjauan lapangan (turba) ke Kelurahan Malendeng untuk memverifikasi kondisi riil di lokasi sebelum merekomendasikan alokasi anggaran penanganan.(hemsi)

The post Kawal Aspirasi Warga Malendeng, Komisi III DPRD Sulut Panggil SKPD Terkait first appeared on LensaKawanua.

Lensakawanua.Com_Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara resmi menggelar rapat kerja penting pada Senin (24/8/2026).

Rapat yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulawesi Utara dr Fransiskus Andi Silangen.S.pB.KBD berlangsung di gedung DPRD Sulut ini diselenggarakan untuk menyusun dan memantapkan serangkaian agenda kedewanan untuk periode berjalan.

Rapat koordinasi strategis ini dihadiri oleh jimpinan dan anggota Badan Musyawarah DPRD Sulut, serta didampingi jajaran Sekretariat DPRD Sulut.

​Poin Utama Pembahasan
​Jadwal Rapat Paripurna: Penetapan agenda rapat paripurna terdekat terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis.

​Kegiatan Reses & Kunjungan Kerja: Penyesuaian jadwal turun lapangan bagi seluruh anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

​Fungsi Pengawasan: Penataan jadwal agenda rapat kerja komisi-komisi bersama pihak mitra eksekutif (OPD Pemprov Sulut).

​Pertemuan berjalan lancar dan menghasilkan sejumlah penetapan jadwal yang menjadi pedoman kerja seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke depan.(Hemsi)

The post Mantapkan Agenda Kerja, DPRD Sulut Gelar Rapat Badan Musyawarah first appeared on LensaKawanua.

​Lensakawanua. Com_DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam agenda penjelasan Gubernur mengenai Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2026, sekaligus pembahasan Ranperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
(24/8/2026)
​Dalam penjelasannya, Gubernur Sulut memaparkan penyesuaian postur APBD Perubahan 2026.

​Pendapatan Daerah: Naik dari Rp3,16 triliun menjadi Rp3,22 triliun (bertambah Rp59,32 miliar).

​Belanja Daerah: Disesuaikan menjadi Rp3,19 triliun (naik Rp186,44 miliar).

​Fokus Pemanfaatan: Pemenuhan mandatory spending, pembayaran kewajiban daerah, serta perbaikan infrastruktur publik.

​Selain perubahan anggaran, Pemprov Sulut resmi mengajukan Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Aturan ini dirancang untuk mewajibkan seluruh dunia usaha menyelaraskan program CSR mereka dengan agenda prioritas daerah, seperti penuntasan kemiskinan, kemitraan UMKM, dan pelestarian lingkungan.

​Seluruh fraksi di DPRD Sulut menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk dibahas ke tingkat Pansus, sembari menekankan pentingnya transparansi pengawasan serta ketegasan sanksi bagi perusahaan yang melanggar.(Hemsi)

The post DPRD dan Pemprov Sulut Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026 dan Bahas Perda CSR Perusahaan first appeared on LensaKawanua.

Lensakawanua.Com_Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar serangkaian agenda rapat bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulut, Senin (24/8/2026)

Rangkaian kegiatan diawali dengan Rapat Internal Pimpinan dan Anggota Komisi II untuk menyelaraskan agenda kerja legislatif. Usai rapat internal, kegiatan langsung dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas optimalisasi serta regulasi penarikan Pajak Reklame Totem SPBU di wilayah Sulawesi Utara.

​Poin-Poin Utama Pembahasan:
​Penyelarasan Regulasi.

Membahas kejelasan aturan retribusi dan pajak daerah terkait papan penanda (totem) yang terpasang di area SPBU.

​Pengawasan Pajak: Memastikan kepatuhan pemilik maupun pengelola SPBU dalam melegalisasi dan menyetorkan kewajiban pajak reklame.

​Peningkatan PAD: Mendorong penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame tanpa memberatkan pelaku usaha daerah.

​Melalui RDP ini, Komisi II DPRD Sulut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal optimalisasi potensi pendapatan daerah sekaligus memastikan transparansi tata kelola perpajakan di Sulawesi Utara.(Hemsi)

The post Bahasa Pendapatan Daerah, Komisi II DPRD Sulut Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Pajak Reklame Totem SPBU first appeared on LensaKawanua.