LensaKawanua.Com _Minsel_ Menanggapi pemberitaan yang dimuat oleh Salah satu media terkait dugaan oknum wartawan menjadi “makelar kasus”, pihak yang disebut dalam berita akhirnya memberikan peryataan resmi resmi.‎‎

Ruland Timporok, saat dikonfirmasi, dengan tegas membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Ia menegaskan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.‎‎

Ruland menjelaskan bahwa uang yang menjadi sorotan dalam pemberitaan tersebut bukan bagian dari praktik makelar kasus, melainkan berkaitan dengan urusan pribadi.‎‎

“Perlu saya luruskan, uang tersebut bukan milik saya. Uang itu hanya dititipkan kepada saya untuk diserahkan kepada oknum wartawan berinisial KL,” ujarnya.

‎Ia juga menambahkan bahwa saat proses penyerahan uang tersebut berlangsung, pihak yang bersangkutan turut hadir secara langsung, sehingga tidak ada unsur yang disembunyikan.‎‎

Lebih lanjut, Ruland mengungkapkan bahwa penyerahan uang tersebut sengaja dilakukan di area Polres Minahasa Selatan, karena oknum KL sebelumnya menyampaikan akan melaporkan persoalan tersebut apabila perjanjian utang piutang tidak diselesaikan.‎‎

Menurutnya, hal ini justru menunjukkan bahwa persoalan tersebut merupakan murni hubungan utang piutang pribadi, bukan terkait praktik intervensi kasus sebagaimana yang diberitakan salah satu Media, ‎

Ruland juga menyayangkan pemberitaan yang dinilai tidak mengedepankan prinsip keberimbangan serta tidak melakukan konfirmasi secara menyeluruh sebelum dipublikasikan.‎‎

Dari pihak Media yang sebelumnya memuat pemberitaan juga sudah memberikan hak jawab.

‎‎Peryataan ini disampaikan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang belum terverifikasi secara menyeluruh.(*Rei)

The post Gunakan Hak Jawab, Ruland Sebut Berita Dugaan Makelar Kasus Tidak Sesuai Fakta‎‎‎ first appeared on LensaKawanua.

Lensakawanua. Com_Setelah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun anggaran 2025 lewat rapat bersama SKPD terkait . Pansus LKPJ langsung turun lapangan menganalisis kinerja dan rate perkembangan sesuai yang tertuang dalam rapat LKPJ waktu lalu.
(16/04/2026)

Hal ini di lakukan bukan semata kunjungan belaka tapi reaksi atas temuan dari hasil rapat LKPJ tersebut, point point penting yang di tandai itulah yang menjadi catatan penting untuk di tindak lanjuti.

Terkait hal di atas Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dibawah pimpinan Ketua Pansus Raski Mokodompit SH melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke sebuah lembaga profit dan korporasi.

Dalam pertemuan ini Personil Komisi 1 menjelaskan, kunjungan ini merupakan agenda formal perdana Pansus di kantor pusat BSG yang baru.

“Paling tidak, kami ingin mendengar langsung terkait kinerja ‘Torang pe Bank’ di tahun 2025,” ditambahkan juga kunjungan lapangan ini, Pansus berharap mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai kontribusi BSG terhadap pendapatan daerah serta sejauh mana efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target perusahaan.

Terkait kunjungan kerja ini, Pansus berharap mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai kontribusi BSG terhadap pendapatan daerah serta sejauh mana efektivitas pengelolaan manajemen baru dalam mencapai target perusahaan.

Di kesempatan yang sama Dirut PT Bank Sulut Revino Pepah menjelaskan mengenai capaian kinerja Bank SulutGo dari defiden,total aset, capaian PAD sampai pada penjelasan terkait kredit dijelaskan.
​
Pansus diterima langsung jajaran petinggi BSG, yakni Revino Pepah (Direktur Utama), GS Vicky Lumentut (Komisaris Utama), Mutesa Holdin (Direktur Kepatuhan), Rudianto Katili (Direktur Dana dan Treasury).

Pimpinan Pansus sendiri Raski Mokodompit, Loius Schramm,Prif Paula Runtuwene, Remly Kandoli, Nick Lomban,Roy Roring, Mulyadi Paputungan dan Jeane Laluyan (hemsi)

The post Pansus LKPJ DPRD Provinsi Sulut Turlap Ke BSG , Evaluasi Kinerja Tahun 2025 first appeared on LensaKawanua.

Lensakawanua.Com-Minsel- Perayaan Paskah di Wilayah Amurang II tahun 2026 berlangsung khidmat dan penuh kegembiraan.

Sebanyak 1.063 anggota jemaat dari berbagai gereja di Wilayah Amurang II memadati rute Pawai Alegori yang dimulai dari Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan dan berakhir di depan Gereja GMIM “Tesalonika” Buyungon.

Rangkaian acara diawali dengan Ibadah Agung yang dipimpin oleh Pdt. Esther E. Assa, M.Th (Ketua BPMW Amurang II sekaligus Ketua BKSAUA Kab. Minsel).

Suasana ibadah terasa sangat sakral dengan kehadiran jajaran BPMS GMIM. Dalam kesempatan tersebut, Pdt. dr. Adolf Katuuk Wenas selaku Ketua BPMS GMIM memimpin langsung prosesi Ibadah Pengurusan.

Tak hanya memberikan penguatan rohani, Pdt. Adolf Wenas juga secara resmi melepas para peserta Lomba Pawai Alegori yang telah bersiap dengan berbagai ornamen khas Paskah.

Kesuksesan acara ini tidak lepas dari sinergi antara Tim Kerja Paskah dengan berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Pnt. Franky Wongkar, SH dan Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, S.IP, memberikan dukungan penuh terhadap agenda tahunan ini.

Sambutan Paskah mewakili Bupati Minsel disampaikan oleh Pemerintah Kelurahan Kawangkoan Bawah, Dwiputra Imanuel Wensen.

Turut hadir pula Forkopimda Minsel, Kakan Kemenag Minsel Bpk. Archilaus Egeten, serta pimpinan BSG Amurang Ibu Meifie Runtulalo.

Ketua Tim Kerja Paskah Wilayah Amurang II 2026, Ricko M. Tilaar, SH, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para sponsor, khususnya PT. Cargill Indonesia Amurang melalui Ibu Imelda Tandako, yang telah memfasilitasi kebutuhan logistik acara secara masif.

Setelah melalui penilaian tujuan dari dewan juri profesional—yakni Pdt. dr. Heski Manus M.Th, Pnt. dr. Ir. Moody Rondonuwu, ST, MT, dan Drs. Meyer Matey, M.SN—panitia pemenang mengumumkan yang berhak mendapatkan Trophy Bergilir, Trophy Tetap, medali, uang tunai, serta piagam penghargaan: ‎ ‎

Juara 1 EFATA Rumoong Bawah ‎Juara 2 TESALONIKA Buyungon ‎Juara 3 IMANUEL Kawangkoan Bawah ‎Juara 4 MAESA Rumoong Bawah ‎Juara 5 GIBION Mobongo ‎ ‎

‎Di balik kesuksesan acara, Ricko M. Tilaar dengan rendah hati menyampaikan permohonan kepada seluruh jemaat dan masyarakat luas atas kendala teknis yang terjadi di lapangan.

” Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan waktu start yang menyebabkan rangkaian acara baru selesai pada malam hari. Kami juga meminta maaf kepada para pengguna jalan Trans Sulawesi atas gangguan perjalanannya selama kegiatan berlangsung,” ujar Ricko.

Ia menegaskan bahwa segala kekurangan yang terjadi akan menjadi catatan penting untuk perbaikan di masa mendatang.

Acara ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak keamanan (Polres Minsel, Dishub, serta Panji Yosua), tenaga medis dari Puskesmas Amurang Barat, dan seluruh pelayan khusus (Pelsus) serta jemaat yang telah memberi diri.

“Pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kepercayaan BPMW Amurang II kepada kami. Pakatuan Wo Pakalowiren Cita Waya Esa,” tutup Ricko.(*KRIS)

The post Tim Kerja Paskah Wilayah Amurang II, Sukses Melaksanakan Kegiatan Ibadah Paskah dan Pawai Alegori first appeared on LensaKawanua.

Lensakawanua. Com_Dalam rangka selebrasi Paskah Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow (GMIBM) mengundang kehadiran Gubernur Sulawesi Utara Mayjend TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, Tapi dengan banyaknya agenda Gubernur sehingga di delegasikan ke salah satu pejabat teras Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Weliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si yang adalah Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Kehadiran Pemprov pada kegiatan selebrasi Paskah pemuda GMIBM adalah wujud kehadiran negara terhadap gereja yang ikut memperhatikan dan bersama dengan umat.

Kehadiran Weliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si adalah penugasan Gubernur Sulut untuk Mewakili dan Membacakan Sambutan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE di acara Ibadah Paskah Pemuda dan Hari Pemuda Sinode GMIBM yang jatuh 11 April 2026 dan di laksanakan di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kegiatan berjalan meriah dan kehadiran Weliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si mewakili Gubernur Sulut di sambut baik dan di apresiasi penuh oleh warga Gereja GMIBM khusus nya kalangan pemuda yang hadir. Hal ini menginterpretasikan hubungan baik antara pemerintah dan gereja yang berjalan dengan baik. (Hemsi)

The post Weliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si. Plt Sekwan DPRD Provinsi Sulut Wakili Gubernur Di Kegiatan Paskah Pemuda GMIBM first appeared on LensaKawanua.

Lensakawanua.Com –MINAHASA SELATAN– Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Maliku resmi melaksanakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) secara nasional yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari.

‎‎Fokus pengujian pada tahun ini meliputi mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia sebagai pilar utama kompetensi literasi dan numerasi siswa.‎‎

Pelaksanaan TKA kali ini merujuk pada regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 9 Tahun 2025.

‎‎Aturan ini menekankan pada standarisasi evaluasi hasil belajar yang lebih terintegrasi untuk pemetaan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan secara objektif.‎

Kepala Sekolah SMP Kristen Maliku, Litha E. Tambariki S.Pd , menjelaskan bahwa penerapan aturan baru tersebut bertujuan untuk memastikan setiap siswa mendapatkan penilaian yang setara dengan standar mutu nasional.

‎”Kami mengikuti arahan sesuai Permendikdasmen No. 9 Tahun 2025, di mana evaluasi ini bukan sekadar angka, melainkan instrumen untuk melihat sejauh mana capaian pembelajaran di sekolah kami telah memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan yang ditetapkan pemerintah,” ujar Kepsek Litha di sela-sela peninjauan ujian.‎

Dalam dua hari pelaksanaan ini, para siswa diuji konsistensinya dalam penguasaan logika melalui Matematika dan kemampuan analisis teks melalui Bahasa Indonesia. ‎‎

Litha menambahkan bahwa pihak sekolah telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung agar poin-poin dalam regulasi baru, termasuk aspek integritas dan akuntabilitas ujian, dapat terpenuhi dengan baik.‎

Dengan adanya payung hukum Permendikdasmen tersebut, hasil TKA di SMP Kristen Maliku diharapkan dapat menjadi referensi valid bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam menyusun program peningkatan mutu guru dan kurikulum di masa mendatang.‎‎

Hingga hari pertama berakhir, suasana di lingkungan sekolah terpantau kondusif, di mana seluruh peserta didik mengikuti prosedur ujian dengan disiplin tinggi, yang diredupkan oleh Pengawas silang TKA dari SMP PGRI Ritey Hetty Anita Pesak S.Pd (*Kris).

The post SMP Kristen Maliku Gelar TKA Nasional, Kepsek Litha Tambariki: Instrumen Pemetaan Kualitas Pendidikan first appeared on LensaKawanua.

Lensakawanua.Com –Minahasa Tenggara — Ledakan tekanan publik terhadap praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Ratatotok kini mencapai titik baru.

Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) secara resmi melayangkan laporan pengaduan kepada aparat penegak hukum terkait dugaan aktivitas tambang ilegal di Gunung Nona Hoa.

‎‎Dalam laporan tersebut, satu nama mencuat tajam: Corry Giroth.‎

Langkah LAKRI ini bukan tanpa dasar. Dalam dokumen pengaduan, disebutkan bahwa aktivitas PETI di kawasan Gunung Nona Hoa diduga berlangsung aktif, terbuka, dan terus-menerus tanpa hambatan berarti. ‎‎

Fakta ini memunculkan pertanyaan serius: apakah hukum benar-benar hadir di wilayah tersebut, atau justru tak berdaya menghadapi kekuatan tertentu?

‎Lebih jauh, LAKRI mengungkap bahwa berdasarkan informasi masyarakat dan sumber yang dinilai kredibel, aktivitas tambang ilegal tersebut diduga kuat dikendalikan, dikoordinir, atau melibatkan langsung Corry Giroth. ‎‎

Nama ini bahkan disebut berulang kali dalam berbagai laporan warga sebagai figur sentral di balik maraknya PETI di Ratatotok.‎‎

“Ini bukan sekadar dugaan biasa. Ada pola, ada jaringan, dan ada aktor yang terus disebut,” demikian salah satu poin krusial dalam laporan tersebut.‎‎

Tak berhenti di situ, LAKRI juga menyoroti indikasi bahwa aktivitas ilegal ini tidak berdiri sendiri.

Ada dugaan kuat keterlibatan jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan sehingga operasi tambang tetap berjalan tanpa penindakan hukum. ‎‎

Jika benar, ini bukan lagi pelanggaran biasa, melainkan skandal serius yang menggerus wibawa hukum.‎

Dampak yang ditimbulkan pun tidak main-main. Aktivitas PETI di Gunung Nona Hoa dilaporkan telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, potensi pencemaran akibat limbah tambang, serta keresahan yang meluas di tengah masyarakat. Gunung yang seharusnya dijaga justru menjadi korban eksploitasi tanpa kendali.‎‎

Secara hukum, LAKRI menegaskan bahwa praktik tersebut patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.‎

Melalui laporan ini, LAKRI mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk tidak lagi menunda langkah.

Mereka meminta dilakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh, pemanggilan serta pemeriksaan terhadap Corry Giroth, hingga pembongkaran jaringan yang diduga terlibat, termasuk pihak-pihak yang kemungkinan memberikan perlindungan.

‎Tak hanya itu, LAKRI juga menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu serta perlindungan terhadap pelapor dan saksi yang berani mengungkap praktik ini.‎‎

Kini, sorotan publik tak lagi bisa dibendung. Kasus PETI Gunung Nona Hoa telah berubah menjadi ujian nyata bagi aparat penegak hukum.

‎‎Pertanyaannya tinggal satu: apakah laporan resmi ini akan menjadi titik balik penegakan hukum, atau justru kembali tenggelam di balik bayang-bayang kekuasaan dan kepentingan yang tak tersentuh? (*Kris)

The post LAKRI Laporkan Dugaan PETI Gunung Nona Hoa: Nama Corry Giroth Diseret, Publik Tantang Aparat Bertindak Tanpa Kompromi first appeared on LensaKawanua.

Manado — Riuh polemik di media sosial kembali menyeret publik ke pusaran hukum.

Kali ini, unggahan dari akun Facebook bernama Demokrasi Rakyat yang diduga menyudutkan Jamel Omega Lahengko berujung pada laporan resmi ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Namun yang membuat kasus ini semakin dramatis, akun tersebut kini mendadak menghilang tanpa jejak.

Langkah hukum yang ditempuh Jamel bukan tanpa alasan. Ia menilai konten yang beredar telah melampaui batas kebebasan berekspresi dan masuk ke ranah pencemaran nama baik.

Narasi yang dibangun dalam unggahan tersebut disebut-sebut tidak hanya tendensius, tetapi juga berpotensi menyesatkan opini publik.

“Setiap kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab. Kalau sudah merugikan dan mencemarkan nama baik, tentu ada konsekuensi hukum,” tegas Jamel.

Laporan resmi telah dilayangkan ke Polda Sulut, disertai sejumlah bukti digital yang menguatkan dugaan pelanggaran.

Aparat diharapkan dapat segera menelusuri siapa aktor di balik akun tersebut, sekaligus mengungkap motif di balik penyebaran konten yang memicu kegaduhan di ruang publik.

Namun, di tengah proses hukum yang mulai berjalan, publik justru dikejutkan dengan hilangnya akun Demokrasi Rakyat.

Jejak digital yang sebelumnya ramai diperbincangkan kini seakan lenyap ditelan bumi. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan—hanya menyisakan tanda tanya besar.

Fenomena ini memicu spekulasi di tengah masyarakat. Ada yang menduga pengelola akun berupaya menghindari tanggung jawab hukum, ada pula yang menilai ini sebagai indikasi bahwa tekanan publik mulai terasa.

Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa menghapus akun bukan berarti menghilangkan jejak hukum.

“Jejak digital itu tidak mudah dihapus. Aparat memiliki metode untuk melacak, termasuk melalui data server dan aktivitas akun,” ujar seorang pengamat hukum digital.

Kasus ini kembali menyoroti rapuhnya etika dalam bermedia sosial. Ruang digital yang seharusnya menjadi wadah bertukar informasi justru kerap berubah menjadi arena serangan personal tanpa dasar yang jelas.

Ketika batas itu dilanggar, hukum pun menjadi pintu terakhir untuk mencari keadilan.

Di sisi lain, langkah yang diambil Jamel Omega Lahengko dinilai sebagai bentuk ketegasan dalam melindungi reputasi.

Ini sekaligus menjadi sinyal bahwa tidak semua serangan di media sosial bisa dibiarkan berlalu tanpa konsekuensi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan penyelidikan maupun identitas pengelola akun tersebut.

Namun satu hal yang pasti, kasus ini belum berakhir.Di tengah sunyinya akun yang menghilang, gema persoalan justru semakin keras terdengar.

Publik kini menunggu: akankah hukum mampu mengungkap siapa di balik layar, atau misteri ini akan terus menjadi bayang-bayang di ruang digital? (*Kris)

The post Postingan “Demokrasi Rakyat” Berujung Laporan Polisi, Akun Mendadak Hilang, Kasus Kian Memanas first appeared on LensaKawanua.

LENSAKAWANUA.Com —MANADO–Polemik di media sosial kembali berujung pada proses hukum.

Postingan akun Facebook Demokrasi Rakyat yang diduga menyudutkan Jamel Omega Lahengko kini berbuntut panjang, setelah yang bersangkutan resmi melaporkan akun tersebut ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Langkah hukum ini diambil sebagai respons atas unggahan yang dinilai telah merugikan nama baik dan menciptakan opini negatif di ruang publik.

Jamel menilai, konten yang beredar tidak hanya bersifat tendensius, tetapi juga berpotensi menyesatkan masyarakat.

“Setiap kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab. Jika sudah mengarah pada pencemaran nama baik, maka ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi,” ujar Jamel dalam keterangannya.

Menurut informasi yang dihimpun, laporan tersebut telah disampaikan secara resmi ke Polda Sulut, dengan harapan agar aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menelusuri identitas pengelola akun dan konten yang dipermasalahkan.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan hukum yang bermula dari aktivitas di media sosial.

Dalam beberapa waktu terakhir, ruang digital kerap menjadi arena konflik terbuka yang berujung pada pelaporan hukum, terutama terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Pengamat menilai, fenomena ini menunjukkan pentingnya literasi digital dan etika bermedia sosial di tengah masyarakat.

Kebebasan berekspresi di ruang digital tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, apalagi jika berpotensi merugikan pihak lain.

Di sisi lain, langkah yang diambil Jamel Omega Lahengko juga dinilai sebagai bentuk penegasan bahwa setiap individu memiliki hak untuk melindungi reputasinya melalui jalur hukum.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola akun Demokrasi Rakyat terkait laporan tersebut.

Sementara itu, publik kini menunggu langkah lanjutan dari aparat kepolisian dalam menangani perkara ini.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi nyata di dunia hukum.

Apa yang ditulis dan disebarkan di ruang digital dapat berujung pada proses hukum jika dinilai melanggar ketentuan yang berlaku.(**Kris)

The post Postingan “Demokrasi Rakyat” Berujung Laporan Polisi, Jamel Omega Lahengko Tempuh Jalur Hukum first appeared on LensaKawanua.

DPRD Sulawesi Utara Paripurna Ranperda RTRW Sulut 2025-2044 Menjadi Perda Provinsi Sulawesi Utara

Lensakawanua. Com_Setelah melalui kajian panjang dan masuk pada rapat pembahasan di tingkat komisi akhirnya DPRD Sulawesi Utara mengesahkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Sulut 2025-2044.

Hal ini tertuang dalam dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B., KBD.

Pengesahan Ranperda RTRW berlangsung di ruang utama paripurna gedung DPRD Sulawesi Utara.
(24/2 2026)

Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B., KBD. didampingi tiga wakil ketua, dr. Michaela Elsiana. Paruntu, MARS,Royke Reynald Anter, S.E., M.E. dan Stella Marlina Runtuwene, A.Md.Sek

Sementara ikut hadir dari eksekutif, Gubernur Sulut,Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E dan Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H dan ikut di dampingi Plh Sekprov Sulut Drs Denny Mangala serta bersma pejabat teras pemprov dan Kepala SKPD.

Ranperda RTRW disahkan setelah mendapatkan persetujuan substansial dari Kementerian ATR/BPN dan dikonsultasikan dengan lintas Kementerian lainnya.

Ketua DPRD pada rapat paripurna menyampaikan

“Setelah menerima dan mendengarkan laporan pansus, pendapat dari kelima fraksi Kami dapat menyimpulkan lima fraksi menerima Ranperda RTRW. Karena itu, kita mengesahkannya,” Jelas ketua dengan ketuk palu.

Kemudian paripurna dilanjutkan antara Pimpinan DPRD Sulut dr, Fransiscus Andi Silangen, Sp.B., KBD. Bersama Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E menandatangani SK pengesahan Ranperda RTRW.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E Dalam penyampaian nya.

“Ini bukan sekadar dokumen, melainkan ‘Mahakarya’ regulasi sebagai peta jalan pembangunan 20 tahun ke depan – wujud amanah Konstitusi untuk kemaslahatan rakyat.” Jelasnya

Diketahui Ranperda ini telah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN pada 19 Februari 2026, menjamin validitasnya. Dan menjadi prioritas keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.

Gubernur berpesan agar hal ini dikawal bersama demi kemajuan bersama.
“Mari kita kawal proses evaluasi di Kemendagri dengan semangat Mapalus dan Gotong Royong. Semoga Sulut semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan”
(Hemsi)

The post DPRD Sulawesi Utara Paripurna Ranperda RTRW Sulut 2025-2044 Menjadi Perda Provinsi Sulawesi Utara first appeared on LensaKawanua.

LensaKawanua.Com–Minahasa– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa dari Fraksi Gerindra, Putri Pontororing, menyampaikan hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Nona Hoa, Ratatotok.‎‎

Dalam keterangannya, Putri menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar. Ia menyampaikan klarifikasi ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman.‎‎

“Pertama, saya menyatakan dengan tegas bahwa informasi tersebut tidak benar,” ujarnya.‎‎

Putri juga menanggapi penyebutan nama Corry Giroth dalam pemberitaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa yang bersangkutan memang merupakan ibu kandungnya, namun tidak berkaitan dengan isu yang sedang berkembang.‎‎

“Kedua, Ibu Corry Giroth merupakan ibu kandung saya,” jelasnya.‎‎

Terkait isu adanya pihak yang disebut memberikan dukungan atau “bekingan”, Putri menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan dalam aktivitas yang dimaksud sehingga tidak memerlukan perlindungan dari pihak manapun.‎‎

“Ketiga, saya tidak dibeking oleh pihak manapun karena memang tidak ada hal yang perlu dibekingi. Namun saya selalu berdoa agar Tuhan Yesus menyertai dan melindungi saya,” ungkapnya.‎‎

Putri memahami bahwa dinamika pemberitaan merupakan bagian dari proses penyampaian informasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, ia menyampaikan klarifikasi ini sebagai pelengkap informasi agar publik mendapatkan gambaran yang lebih utuh.

‎Ia juga mengakui bahwa meskipun pemberitaan tersebut menggunakan istilah dugaan, namun tetap dapat menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat.‎‎

“Menurut saya, hal ini sudah berdampak pada diri saya maupun keluarga saya. Karena itu, saya merasa perlu menyampaikan penjelasan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tuturnya.

‎‎Sebagai pejabat publik, Putri menegaskan komitmennya untuk tetap terbuka terhadap berbagai informasi dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan. Ia juga menghargai peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.‎‎

Di akhir pernyataannya, Putri berharap klarifikasi yang disampaikannya dapat diterima dengan baik dan menjadi bagian dari keseimbangan informasi di ruang publik.

‎‎“Terima kasih. Semoga jawaban saya ini bisa diterima dengan sebijak-bijaknya,” tutupnya.

‎‎Hak jawab ini disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi informasi serta memberikan ruang klarifikasi bagi pihak yang disebut dalam pemberitaan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih berimbang dan proporsional.

‎‎Klarifikasi ini dimuat sebagai bagian dari implementasi Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(*Kris)

The post Putri Pontororing Klarifikasi Pemberitaan Terkait Dugaan PETI di Gunung Nona Ratatotok‎‎ first appeared on LensaKawanua.